Category Archives: Profil

Peta Lokasi Kabupaten Mimika

peta-lokasi

Lokasi Kabupaten Mimika

Lambang Daerah Kabupaten Mimika

 003

ARTI LAMBANG

  1. Wadah Lambang bersudut Lima yang melambangkan Pancasila sebagai wadah Filsafat Negara
  2. Wadah Lambang Berbentuk Perisai melambangkan unsur-unsur sebagai Pusat Pemerintahan, Pembangunan Perdagangan, Industri, Pendidikan,     Wisata dan Olahraga, yang merupakan satu kesatuan untuk mencapai cita-cita dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin.
  3. Dasar Lambang Wadah Berwarna Kuning, melambangkan kekayaan alam dan Taman Nasional Lorentz.
  4. Lukisan gunung melambangkan keadaan Geografis daerah dan salju abadi yang terdapat di daerah.
  5. Kalung kebesaran dengan benang kecil berwarna putih berjumlah 8 (delapan), dan kulit kerang berjumlah 10 (sepuluh) dan 1 (satu) kulit. Kerang kecil memanjang berderet 3 (tiga) berjumlah 96 (sembilan puluh enam) melambangkan susunan budaya Kamoro dan mencerminkan kekayaan budaya dari 2 (dua) suku terbesar yaitu Kamoro dan Amungme
  6. Setangkai Padi dan Setangkai Bunga Kapas melambangkan kesejahteraan bagi masyarakat yang diperoleh melalui Pembangunan dalam berbagai aspek.
  7. Unsur air melambangkan sungai dan laut yang merupakan potensi kehidupan masyarakat Kabupaten Mimika.

Motto Daerah Kabupaten Mimika

EME NEME YAUWARE

Moto Daerah Kabupaten Mimika adalah “EME NEME YAUWARE” yang berarti “BERSATU, BERSAUDARA KITA MEMBANGUN”. Moto tersebut merupakan penggabungan 2 bahasa dari 2 suku besar penduduk asli Kabupaten Mimika yakni Suku Amungme dan Suku Kamoro.

EME  artinya : Teman (bahasa Suku Amungme)

NEME artinya : Berteman/bersaudara (bahasa Suku Amungme)

YAUWARE artinya : Semangat (bahasa Suku Kamoro)

Sejarah Kabupaten Mimika

Sejarah Kabupaten Mimika

Kabupaten Mimika merupakan salah satu Kabupaten dari beberapa Kabupaten di Provinsi Papua yang terletak di wilayah pantai selatan dimana Mimika dulunya merupakan salah satu Kecamatan dari Kabupaten Fak-fak dan wilayahnya disebut Kecamatan Mimika Timur.

Melihat kondisi pemerintahan saat itu dengan jumlah pegawai perwakilan kecamatan yang sangat sedikit serta luasnya wilayah pelayanan pemerintahan, maka Pemerintah Daerah Tingkat II Fak-fak memandang perlu untuk melakukan pemekaran wilayah pemerintahan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan kepada masyarakat di wilayah Mimika yang tentunya membutuhkan perhatian dan pelayanan dari Pemerintah. Hal ini di wujudkan dengan pembentukan Kantor Pembantu Bupati di Timika  yang di tetapkan sebagai Pembantu Bupati Kepala Daerah Tingkat II Fak-fak wilayah Mimika oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Fak-fak.

Memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah, potensi dan meningkatnya tugas dan tanggung jawab di bidang pemerintahan, maka di pandang perlunya pembentukan Pemerintahan Kabupaten Administratif sehingga Pemerintahan Pembantu Bupati Fak-fak wilayah Mimika di tetapkan sebagai Kabupaten Administratif pada tanggal 8 Oktober 1996 oleh Menteri Dalam Negeri di Jayapura. Setelah terbentuk menjadi Kabupaten Administratif maka ditetapkan wilayah Kecamatan yang terdiri dari : Kecamatan Mimika Timur, Mimika Barat, Agimuga dan wilayah pemekaran Kecamatan Mimika Baru yang berkedudukan di Timika.

Setelah kurang lebih 4 (empat) tahun pelaksanaan pemerintahan Kabupaten Administratif, maka pada tanggal 18 Maret tahun 2000 di resmikan perubahan status dari Kabupaten Administratif menjadi Kabupaten Definitif oleh Gubernur Provinsi Papua Drs. J.P. Salossa, M.Si berdasarkan Undang-undang No.45 Tahun 1999.

Setelah resmi menjadi Kabupaten Definitif, maka pada tanggal 18 Juni 2001 Pemerintah Daerah secara resmi menetapkan 12 Kecamatan (atau yang sekarang telah dirubah menjadi Distrik) yang menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Mimika. Distrik tersebut adalah : Distrik Mimika Baru, Kuala Kencana, Tembagapura, Mimika Timur, Mimika Timur Jauh, Mimika Tengah, Mimika Barat, Mimika Barat Tengah, Mimika Barat Jauh, Agimuga, Jila dan Jita.

Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Mimika

VISI

Kondisi dan potensi Kabupaten Mimika, sebagaimana dideskripsikan pada bab sebelumnya, merujuk pada faktualisasi dimensi internal dengan berbagai kekuatan dan kelemahannya, serta dimensi eksternal dengan berbagai peluang dan tantangannya. Maka, berdasarkan analisis faktor internal dan eksternal yang dilakukan secara agregat, Kabupaten Mimika mengancang suatu visi sebagai pedoman arah pembangunan dalam kurun waktu 2008-2013, yaitu :

TERWUJUDNYA MASYARAKAT MIMIKA YANG MADANI SERTA MIMIKA MENJADI PUSAT PELAYANAN JASA DAN INDUSTRI GLOBAL BERWAWASAN LINGKUNGAN

MISI

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan, diperlukan seperangkat Misi pembangunan. Misi, berkenaan dengan implementasi visi yang harus diemban. Misi, merupakan kerangka dasar bagi perumusan tujuan dan sasaran pembangunan serta pengembangan kebijakan dan strategi pembangunan. Untuk menjami terselenggaranya misi pembangunan, dibutuhkan sekurang-kurangnya tiga prasyarat utama yaitu, kekuasaan yang dijalankan secara arif, sumberdaya yang memadai dan handal, dan kepemimpinan yang kapabel.
Pemerintah Kabupaten Mimika, telah memiliki legalitas kekuasaan yang memadai berdasarkan Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 dan didukung dengan Undang-undang Nomor : 21 tahun 2001, yang memberikan kewenangan mengatur tata pemerintahan dan pembangunan secara arif dan bertanggung jawab. Di Kabupaten Mimika, tersedia sumberdaya potensial yang dapat dikembangkan secara optimal, efisien, dan efektif, baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam, dan sumberdaya buatan. Pasca Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2007, Kabupaten Mimika telah memiliki Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang menjustifikasi kapabilitas kepemimpinan daerah periode 2008-2013 secara demokratis berdasarkan pilihan rakyat.
Dengan demikian, untuk mencapai visi pembangunan hingga tahun 2013, Pemerintah Kabupaten Mimika mengemban misi, sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang madani
Manusia sebagai mahluk individu, dan sebagai mahluk sosial dari suatu komunitas masyarakat menjadi tumpuan utama pembangunan menyeluruh di Kabupaten Mimika dalam lima tahun mendatang. Sumberdaya manusia yang berkualitas, sesungguhnya merupakan suatu modal dasar yang harus dapat dioptimalkan. Manusia berkualitas adalah manusia yang utuh, sejahtera lahir dan bathin, sehingga dapat menggunakan potensinya secara mandiri dalam memenuhi kebutuhannya.

2. Mewujudkan sistem pelayanan prima
Telah menjadi keharusan bagi Pemerintah Kabupaten Mimika untuk menyediakan sistem pelayanan prima bagi semua. Suatu sistem pelayanan pari-purna yang memiliki standar pelayanan yang jelas dan terukur sesuai takaran kebutuhan dasar masyarakat umum, serta dalam rangka pemenuhan kebutuhan investasi di bidang perekonomian.

3. Penataan Kepemerintahan Daerah yang Baik
Dalam lima tahun mendatang, Pemerintah Kabupaten Mimika, mengem-bangkan tata kepemerintahan daerah yang baik melalui peningkatan kinerja pemerintahan dengan berbagai dimensinya, terutama : tata kelembagaan, tata kepegawaian daerah, tata asset dan keuangan daerah. Tata kepemerintahan daerah yang baik diletakkan di atas prinsip-prinsip partisipatif, demokratis, transparan, akuntabel, efektif dan efisien.

4. Mengembangkan Potensi Daerah yang berdaya saing global bertumpu pada sektor Jasa dan Industri
Dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah yang efisien, produktif dan merata, Pemerintah Kabupaten Mimika sektor jasa dan industri sebagai leading-prior dalam aktivitas perekonomian utama dan sebagai tulang punggung bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sektor lainnya juga didorong secara intens untuk menambah kontribusi pertumbuhan ekonomi daerah. Sektor jasa dan industri, sebagai matra utama dalam rangka pengolahan potensi sumberdaya alam daerah, dikelola secara terencana, selektif, efisien, efektif, serta berkelanjutan, sehingga memiliki daya saing tinggi memasuki pasar global.

5. Penegakan Hukum dan HAM
Penegakan Hukum dan HAM adalah prasyarat mutlak bagi kelangsungan pembangunan dan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Pemerintah Kabupaten Mimika, mengambil kebijakan dan strategi penegakan yang dilandasi atas prinsip keadilan. Sistem peradilan umum harus dijalankan sebagaimana mestinya sesuai aturan yang berlaku. Demikian pula dengan sistem peradilan adat harus mendapatkan pengakuan dan tempat yang layak dalam konteks tata hukum nasional.